Selasa, 08 Juni 2010

Persfektif UU Pornografi tentang Sexting


JAKARTA - Perederan video mesum di dunia maya ke depan diperkirakan akan terus meningkat. Selain akibat dari imbas kemajuan teknologi dan pergeseran budaya, lemahnya jeratan hukum terhadap pelaku juga memiliki andil dalam perkembangan fenomena sexting ini.

Dalam Undang-Undang Pornografi memang sudah diatur mengenai larangan perbuatan mesum dengan beberapa kententuan. Namun ada beberapa aspek yang menjadi kekecualian, padahal hal itu berpotensi melanggar undang-undang yang menimbulkan pro-kontra saat disahkan DPR.

Koordinator Gerakan Jangan Bugil Depan Kamera (JBDK) Peri Umar Farouk mengungkapkan ada tiga hal yang menjadi kekecualiaan tersebut. "Membuat, memiliki serta menyimpan materi porno tidak bisa diancamkan mengingat bisa didalilkan untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri si pelaku," terang Peri saat berbincang dengan okezone, Selasa (8/7/2010).

Dia menjelaskan, pengecualian tersebut termuat dalam penjelasan pasal 4 ayat (1) serta penjelasan pasal 6 UU Pornografi, yakni larangan membuat, memiliki dan menyimpan tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri.

Kemudian disebutkan, perbuatan menjadikan diri menjadi objek porno juga akan dibebaskan dari ancaman pidana, bila terbukti bahwa pelaku dipaksa dengan ancaman atau diancam atau di bawah kekuasaan atau tekanan orang lain, dibujuk atau ditipu daya, atau dibohongi oleh orang lain.

"Tetapi bagi saya ketiga perbuatan tadi rentan beralih modus, ada perbuatan yang bisa dihukum. Mentransfer, mempertontonkan, membagi, bisa dijerat dengan hukum," terang Peri.

Dalam fenomena sexting ini, kata dia, meski di Indonesia belum separah di negara lain namun patut menjadi perhatian semua pihak terutama para orangtua. Menurut Peri, sexting merupakan kecenderungan yang mewabah di kalangan remaja, maka potensial sebagai perilaku pornografi anak, seseorang yang berada di bawah usia 18 tahun.

Dalam Pasal 37 UU Pornografi, ancaman pidana pornografi anak akan diperberat dengan menambah 1/3 dari maksimum ancaman pidana perbuatan yang dituntutkan. Namun ternyata UU ini belum bisa meredam maraknya pornografi. Buktinya, kecendrungan produksi video mesum atau sexting terus meningkat.

Atas keprihatinan inilah, kata Peri, pihaknya melakukan gerakan penyadaran untuk tidak memperbesar angka fenomena bugil di depan kamera ini. Kampanye penyadaran tersebut dinamai Gerakan Jangan Bugil Depan Kamera (JBDK) yang didirikan pada 29 Mei 2007.

"Fenomena sexting memang masih tampak sederhana di kehidupan sehari-hari kita masyarakat Indonesia. Namun kecenderungan sexting tentu tidak sesepele prediksi kita," pesan Peri yang menambahkan penanganannya dioptimalkan secara hukum dengan adanya pasal-pasal dalam UU Pornografi.

Persfektif UU Pornografi tentang Sexting Rating: 4.5 Diposkan Oleh: Mel_anie

0 komentar:

Posting Komentar